KOTABARU, SK - Kantor Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kotabaru sepi, tak nampak ada pegawai yang berada di ruangan. Kantor tersebut baru ramai ketika ada kegiatan.
Menurut warga setempat, Adung, kantor tersebut memang lebih banyak sepinya daripada ramenya. Karenaya kalau mau mengetahui data tentang perkembangan pertanian di Kotabaru harus saat ada acara. "Ada isinya kalau ada rapat-rapat saja, kalau tidak ada rapat ya sepi kayak gitu. Nah ramai lagi kalau ada acara," ujar Adung saat berbincang-bincang dengan SK, Kamis (26/6) kemarin.
Kondisi tersebut, menjadi sorotan bagi para aktivis Karawang, salah satu yang menyampaikan kekecewaan atas keadaan tersebut adalah Suryana, Lembaga Kajian Anak Bangsa. Menurutnya itu menjadi cerminan buruk atas minimnya pelayanan masyaSKt. "Kalau jam sepuluh sudah tidak ada dikantor, jam berapa ngantornya, kedisiplinan pegawai harus pantau betul itu," ujar Suryana melalui ponselnya.
Dia menegaskan, kantor yang berkaitan dengan pelayanan masyaSKt itu haram hukumnya tidak diisi. Karena adanya pemerintah itu untuk melayani masyaSKt. "Ini adalah salah satu raport merah pemerintahan Karawang, Saya melihat secara general saja, tidak hanya satu institusi. Karena di kantor-kantor lain juga kejadiannya persis seperti itu," ujarnya.
Dia mengaku itu juga menjadi kajian serius oleh Lembaga Kajian Anak Bangsa, artinya banyak sekali hal-hal yang merugikan masyaSKt. Karena masyaSKt tidak dapat terpenuhi hak-haknya. "Bagaimana mau terpenuhi haknya, mau bertemu saja susah. Apalagi kalau mau memperbaiki daerah, itu masih jauh," ucapnya.
Karenanya, dia mendesak kepada pemerintah daerah untuk bisa melakukan pengawasan secara ketat agar kinerja para pelayan publiknya bisa berjalan baik. "Ini harus ada ketegasan sikap pemangku kebijakan," pungkasnya.
Sementara itu, ketika SK berupaya melakukan konfirmasi, tak ada satupun pegawai BP3K Kotabaru yang ada di kantornya. (zie)
