"Untuk prtotype dari 297 desa yang sudah menerima itu ada 219 desa, sejak 2009," ujar Kepala Sub Bidang Perangkat Desa BPMPD Karawang Chandra R Wijaya saat berbincang-bincang dengan SK di kantornya, Selasa (24/6).
Namun sayang, dari 219 desa tersebut masih ada sekitar 24 desa yang hingga kini belum rampung dalam menyelesaikannya proses pembangunan. "Yang tercatat ada 24 desa yang belum 100 persen selesai. Baik tahap satu sudah cair belum selesai, ada juga tahap kedua," katanya.
Dia juga heran, mengapa progres pembangunan di beberapa desa tersebut mandek. Bahkan molor hingga dua bulan dari jadwal awal, pembangunan itu selama 5 bulan. "Harunsya itu kan cairnya akhir tahun, harusnya Mei bulan ke-5 itu sudah selesai," imbuh dia.
BPMPD kata dia, seringkali menanyakan kendala yang terjadi dalam proses pembangunan kantor desa yang dilakukan dengan cara swakelola ini. Kebanyakan dari mereka berkelit lambat lantaran faktor cuaca. "Waktu awal-awal menanyakan apa sih kendala, ada yang cuaca kemudian di Batujaya dan Telukjambe karena sempet banjir. Ada hal semacam itu sehingga molor," katanya.
Ditanya apakah lambatnya pembangunan karena ada penyalahgunaan anggaran, Chandra menampik hal tersebut lambatnya pembangunan kantor yang dijatah Rp 400 juta per desa ini. "Penyalahgunaan, insya Allah ga ada, cuma keterlambatan pengerjaan saja," tuturnya.
Untuk desa yang belum juga rampung, diminta segera menyelesaikannya. Selain itu, pihaknya berjanji akan memberikan teguran keras kepada desa-desa tersebut. "Kita berikan teguran. Kita bikin surat edaran. Intinya agar segera menyelesaikan kantor desa. Kalau teguran masih bandel, kita panggil, kalau masih bandel juga BPD bisa melaporkan. Laporkan saja yang bandel-bandel mah," imbuhnya.
Ditanya mekanisme pembangunan kantor desa prototype yang harusnya diswakelola namun pada kenyataannya diborongkan oleh kepala desa kepada rekanan, kata Chandra, ternyata hanya diberikan teguran keras. "Jika ada temuan diborongkan, kita paling berik teguran keras. BPD harus menegur, kalau swakelola ya swakelola aja, nanti kan diaudit oleh inspektorat," tegasnya. (vid)
Pembangunan 24 Kantor Desa yang Molor
Nama Desa Pengerjaan
1. Gintungkerta 66 persen
2. Kutanegara 70 persen
3. Tamansari 65 persen
4. Mulyajaya 64 persen
5. Karyasari 50 persen
6. Telukjaya 83 persen
7. Puspasari 70 persen
8. Karyamulya 80 persen
9. Sumurlaban 35 persen
10. Makmurjaya 56 persen
11. Kedungjaya 48 persen
12. Rawagempol Wetan 49 persen
13. Cengkong 65 persen
14. Sarimulya 52 persen
15. Jatibaru 87 persen
16. Cicinde Selatan 95 persen
17. Bayuasih 72 persen
18. Bayur Lor 83 persen
19. Pasirtalaga 30 persen
20. Pulomulya 61 persen
21. Lemahduhur 65 persen
22. Gombongsari 85 persen
23. Balongsari 47 persen
24. Kertamukti 95 persen
*Data dari Dinas Cipta Karya
