English French Spain Russian Portuguese Japanese Korean Chinese Simplified

02 Juli 2014

Kelangkaan Pupuk Seret Nama Jokowi

TELAGASARI, SK - Di tengah kelangkaan pupuk yang mendera para petani, isu negatif justru tertuju kepada Capres Joko Widodo. Ia disebut-sebut sebagai biang kelangkaan pupuk di Tempuran dan Telagasari. Bahkan isu yang menyebar kepada para petani itu membuat keheranan tersendiri karena pupuk tidak berkaitan dengan pilpres.
Salah seorang petani asal Telagasari, Sarim (30) mengaku, pupuk urea lama tidak kunjug turun, begitupun jenis phonska. Dirinya menerima kabar bahwa pupuk langka akibat Joko Widodo menutup akses pupuk kepada para petani. Informasi tersebut didapat dari salah seorang petugas pajak PBB rotin dari Desa Pagadungan, Kecamatan Tempuran.
Belum jelas kebenaran isu tersebut, namun dirinya tidak begitu saja percaya isu kelangkaan pupuk akibat Jokowi. Pasalnya, pilpres tidak berkaitan dengan pupuk. "Iya waktu nagih rotin ada orang desa bilang pupuk langka gara-gara Jokowi, kebetulan juga para petani sedang sulit pupuk saat ini," katanya.
Mendengar isu tersebut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Karawang Ace Sudiar mengaku sudah tidak heran isu negatif selalu dialamatkan kepada mantan Walikota Solo itu. Ia menyatakan bahwa hal itu adalah fitnah, karena faktanya Jokowi-Jk justru siap menopang dunia pertanian dengan cara mempermudah akses petani dengan pupuk yang murah dan permodalan yang mudah pula.
Dirinya memandang, isu fitnah itu digulirkan oleh pihak yang jelas-jelas tidak Pro Jokowi. Mungkin lanjut Ace, ada pihak yang tidak siap kalah. Padahal faktanya mereka memang pasti kalah. "Untuk petani yang ingin pupuk mudah didapat dengan harga terjangkau dan harga produk pertanian tidak anjlok jangan termakan isu," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Pertanian Karawang Ir Kadarisman menyebut, kebutuhan urea Kabupaten Karawang selama 1 tahun berdasarkan RDKK sebesar 54 ribu ton. Pemerintah pusat mengalokasi pupuk subsidi 2014 sudah turun. Karawang lanjutnya, diberi 40 ribu ton. Sehingga Karawang mengatur alokasi dengan ketat setiap bulannya. Kalau kurang pada bulan tersebut, dapat mengambil dari bulan berikutnya dan jikapun tidak cukup akan mengusulkan kembali ke provinsi dan pusat. "Sementara disarankan gunakan pupuk jenis NPK dulu," katanya. (rud)

Cerita lainnya :