Hingga tengah malam tadi, rumah dinas bupati (RDB) terlihat masih riuh. Namun, tak terlihat orang nomor satu di Kabupaten Karawang tersebut. Salah seorang pejabat di lingkungan Pemkab Karawang menyebutkan, Bupati Ade Swara ikut dijemput. "Informasi yang saya dapat, bupati, ada pejabat juga. Katanya ada pihak swasta juga," ujar sumber yang enggan disebutkan identitasnya tersebut.
Informasi yang dihimpun di sekitar rumah dinas bupati, mobil KPK datang ke RDB pukul 19.00 WIB. Saat itu terjadi ketegangan antara anggota LSM dan anggota KPK yang meminta kejelasan kaitan dengan penggeledahan tersebut. Salah satu saksi mata, Awandi Sirodj, KPK tiba dengan menggunakan 3 mobil. "Jadi saat itu saya tanya, ada apa rame-rame begini, ternyata tidak dijawab. Akhirnya saya naik pitam berteriak dan meminta kejelasan seraya mengancam akan menggembok pintu RDB," katanya.
Karena terus berteriak, salah satu anggota KPK pun mendatangi Awandi seraya menjelaskan maksud kedatangannya. Anggota itupun menunjukan kartu anggota kepada Awandi. "Ya betul sekarang sedang ada Operasi Tangkap Tangan (OTT), kami tengah bertugas langsung dari Jakarta," katanya menirukan salah satu anggota KPK yang mengenakan masker.
Pada saat penggeledahan, anggota KPK masuk ke RDB dengan menggunakan 3 mobil. Namun keluar RDB dengan menggunakan 5 mobil. "Saya tidak tahu siapa saja yang di dalam," ujarnya lagi.
Karena tidak berhasil menemui bupati, Suara Karawang mencoba menghubungi istri Bupati Ade Swara, Hj Nurlatifah tadi malam. Sayangnya, meski bernada aktif namun tidak diangkat. Sedangkan informasi internal KPK membenarkan operasi tangkap tangan tersebut berlangsung di Karawang. "Benar, masih operasi," kata Juru Bicara KPK Johan Budi.
Saat dihubungi Radar Karawang, Johan Budi belum mau menjelaskan secara rinci dengan alasan masih menunggu informasi lengkap. "Informasinya di Karawang, tapi kami masih menunggu informasi jelasnya. Kalau sudah jelas nanti kita kabari ya," ujarnya singkat.
Meski begitu, Johan membenarkan ada keluarga bupati yang ditangkap KPK bersama pihak swasta yang seluruhnya berjumlah lima orang. Disebut-sebut, pihak swasta berinisial AS, sementara dari keluarga bupati berinisial N. Sedangkan dari pejabat disebut-sebut berinisial M. Saat ditanya lebih lanjut, Johan tidak membantah kasus tersebut berkaitan dengan perizinan perumahan mewah yang melibatkan lingkaran orang-orang dekat bupati. "Tapi tidak terkait dengan pilpres seperti kabar yang beredar di teman-teman wartawan," ujarnya.
Sumber resmi di KPK lainnya juga belum bisa memberikan penjelasan. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat dihubungi juga tak mau berkomentar. "Pada saat yang tepat akan dijelaskan," singkatnya.
Sementara itu, informasi lainnya yang beredar menyebutkan, penangkapan terhadap Ade Swara dilakukan karena diduga terlibat transasksi suap menyuap terkait izin alih fungsi lahan di wilayah Karawang. Izin alih fungsi lahan tersebut terkait dengan rencana pembangunan sebuah perumahan mewah.
Disebutkan, Ade Swara ditangkap bersama sejumlah orang dalam sebuah operasi yang dilakukan tim KPK sore kemarin. Setelah melakukan penangkapan, tim KPK dikabarkan langsung melakukan penggeledahan di rumah dinas bupati. Pihak swasta dalam kasus transaksi suap menyuap ini dikabarkan perusahaan perumahan ternama.
Selain bupati dan istrinya, dari pihak keluarga Bupati Ade Swara belum ada yang bisa memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut. Begitupun Kabag Humas Pemkab Karawang Yasin Nasrudin, saat dihubungi mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. (dem/rk/fah/vid)
