"Mau tinggal dimana warga yang sudah tergusur rumahnya? Pemerintah Daerah Karawang harus segera menangani kebutuhan-kebutuhan warga yang telah di eksekusi. Mereka juga warga Karawang yang harus diperhatikan oleh pemkab," kata Mahar pada SK, Selasa (24/6).
Adanya kejadian ini, lanjut Mahar, membuat kepercayaan masyaSKt terhadap Bupati Ade Swara dan Polres Karawang menurun, karena gagal memberikan rasa aman pada masyaSKt. "Aparat Brimob yang dengan jumlah besar (dalam mengamankan eksekusi,red), menurut saya berlebihan. Mereka harus segera ditarik dari kota Karawang, agar tidak munculkan keresahan dan mosi tidak percaya pada H.Ade swara sebagai bupati dan pihak kepolisian untuk mengembalikan rasa nyaman dan aman pada masyaSKt," ucapnya.
Mahar melihat, Karawang mengalami kerugian besar dalam eksekusi lahan ini, baik secara maril maupun meteri. Akibat eksekusi ini yang berdampak keseluruh aspek masyaSKt. "MasyaSKt Telukjambe Barat saat di eksekusi hanya berjumlah 200-300 orang, dihadapkan dengan Brimob yang begitu banyak, harusnya polisi profesional. Saat warga menolak di eksekusi itu sufah dapat digambarkan kepolisian, namun hal tersebut harus menjadi pertimbangan manakala saat final eksekusi polisi melihat sendiri masyaSKt yang hanya orang kampung dan ibu-ibu masih dianggap aman untuk aparat bertindak semisal dengan diskusi dan langkah-langkah persuasif, bukan malah menembakan water canon. Ini jelas ada birahi yang luar biasa dalam proses eksekusi ini, bahkan rekomendasi bupati dan kehadiran bupati tidak berarti sama sekali, artinya ini proses sudah sangat dipaksakan tanpa memandang aspek-aspek sosial dan kesantunan," terangnya.
Mahar menambahkan, proses eksekusi diwarnai solidaritas masyaSKt yang bereaksi dan berbarengan dengan aksi buruh. MasyaSKt ketakutan, perekonomian tersendat bahkan biaya sosial yang tidak pernah dipertimbangkan kedua belah pihak yang bersengketa. "Hadirnya ribuan Brimob di Karawang mengundang tanda tanya besar, ada apa dengan sengketa ini. Saya melihat tidak ada konsentrasi massa di tanah sengketa yang besar, mereka hanya orang kampung yang kebanyakan petani. Untuk itu saya menghimbau lagi, kepada pemerintah daerah untuk segera menangani kebutuhan- kebutuhan warga yang telah di eksekusi," pungkasnya. (asy)
